Perspektif Pendidik Kristen atas Pluralitas Agama, Pendirian Rumah Ibadat, dan Surat Keputusan Dua Menteri

Authors

  • Grace Son Nassa STAK Reformed Remnant Internasional
  • Alvin B. Kristian STAK Reformed Remnant Internasional, Minahasa

DOI:

https://doi.org/10.55967/manthano.v2i2.35

Keywords:

Indonesia, SKB, Pluralisme, house of worship, proper

Abstract

Abstract: The purpose of this research is to see whether it is true that the Joint Decree of Two Ministers has upheld the value of religious plurality or not? Where the construction of houses of worship is one of the significant parts in the realization of respect for religious plurality. How do Christian educators see this issue from the perspective of Christianity itself? Through the content analysis method, it is found that the establishment of houses of worship in Indonesia still clashes with the inconsistency of the government in implementing the SKB two Ministers. The SKB of two Ministers seems very formalist and not fully realized. Seeing this, Christian educators need to open the minds of the younger generation to fight as much as possible for the rights of all citizens to get a proper house of worship, especially through the world of education.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah benar Surat Keputusan Bersama Dua Menteri telah menjunjung nilai pluralitas agama atau tidak? Di mana pembangunan rumah ibadat adalah salah satu bagian yang signifikan dalam perwujudan penghargaan pada pluralitas agama. Bagaimana pendidik Kristen melihat permasalahan ini dari kacamata kekristenan itu sendiri? Melalui metode analisis konten, ditemukan bahwa pendirian rumah ibadat di Indonesia masih berbenturan dengan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan SKB dua Menteri. SKB dua Menteri terkesan sangat formalis dan tidak direalisasikan secara utuh. Melihat hal tersebut, pendidik Kristen perlu membuka wawasan generasi muda untuk memperjuangkan semaksimal mungkin hak seluruh warga negara untuk mendapatkan rumah ibadat yang layak, khususnya melalui dunia pendidikan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Advokat Konstitusi. (2023). Sulitnya Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia, Masyarakat Intoleran atau Regulasi bersifat Diskriminatif. https://advokatkonstitusi.com/sulitnya-pendirian-rumah-ibadat-di-indonesia-masyarakat-intoleran-atau-regulasi-bersifat-diskriminatif/3/

AG, M. (2014). Damai di Dunia Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama. Puslitbang.

Arifianto, Y. A., & Santo, J. C. (2020). Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif Iman Kristen. Angelion: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, 1(1), Article 1. https://doi.org/10.38189/jan.v1i1.38

Azra, A. (2014). Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia. Studi Islamika, 21(3).

Bactiar, H. W. (1993). Agama dan Perubahan Sosial di Indonesia. Dalam Kajian Agama dan Masyarakat (hlm. 168). Departemen Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan Agama.

Dahlan, B., & Aslamiyah, R. (2022). Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 21(1), 61–74. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i1.6246

Devi, D. A. (2020). Toleransi Beragama. Pamularsih.

Indonesia, C. (t.t.-a). MUI Kritik Yaqut: Aturan Pembangunan Rumah Ibadat Tak Perlu Diganti. Diambil 21 Juni 2023, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230607101053-20-958631/mui-kritik-yaqut-aturan-pembangunan-rumah-ibadat-tak-perlu-diganti

Indonesia, C. (t.t.-b). Pemerintah Pertahankan SKB 2 Menteri Soal Pendirian Rumah Ibadat. Diambil 21 Juni 2023, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230228111949-12-918757/pemerintah-pertahankan-skb-2-menteri-soal-pendirian-rumah-ibadat

Ismayni, R. (2018). Pandangan Hukum Islam Dan Surat Keputusan Bersama Dua Menteri No 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Gereja Di Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. http://repository.radenintan.ac.id/4560/

Jufanda, Y. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Toleransi Keberagamaan Di Kabupaten Aceh Singkil [Skripsi, UIN AR-RANIRY]. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20024/

Kholiq, M. I. (2017). Penguatan Jaringan Kerukunan Umat Beragama Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.

Mendagri, M. (2006). Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, Nomor: 8 Tahun 2006. Kemenag. https://ntt.kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf

Muthaqin, F., Syam, H. M., & Wahyuni, P. (2021). Ideologi Media dan Framing Pada Pemberitaan Perusakan Rumah Ibadat di Kompas dan Republika. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 4(2), Article 2. https://doi.org/10.22373/jp.v4i2.10821

Nelson, C., & Woods Jr., R. H. (2013). Content Analysis. Dalam S. Engler & M. Stausberg (Ed.), The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion (hlm. 109–121). Routledge.

Nugraha, X., & Wicaksana, P. (2021). Keadilan Proporsional Sebagai Landasan Filosofis Pengaturan Perizinan Pendirian Tempat Ibadat di Indonesia. Jatiswara, 36(2), Article 2. http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/300

Nugroho, N. (2020). Kebijakan Dan Konflik Pendirian Rumah Ibadat Di Indonesia. Jurnal Studi Agama, 4(2), 1–17. https://doi.org/10.19109/jsa.v4i2.7341

Sosialisasi PBM & Tanya Jawab. (2016). Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Downloads

Published

2023-09-30

How to Cite

Nassa, G. S., & Kristian, A. B. (2023). Perspektif Pendidik Kristen atas Pluralitas Agama, Pendirian Rumah Ibadat, dan Surat Keputusan Dua Menteri. MANTHANO: Jurnal Pendidikan Kristen, 2(2), 85–93. https://doi.org/10.55967/manthano.v2i2.35